- Diposting oleh : Joni Irawan
- pada tanggal : Juli 31, 2026
 |
| Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri Anwar Harun Damanik. ANTARA/HO-Kemendagri |
Jon Post (01) - Kementerian Dalam Negeri menggelar Bimbingan Teknis Penyusunan Strategi Komunikasi bagi Pejabat Fungsional Pranata Humas di Lingkungan Kemendagri sebagai upaya memperkuat kapasitas aparatur Humas dalam menyusun strategi komunikasi yang efektif di era digital.
"Bimtek yang dilaksanakan ini menjadi ruang untuk
memperkuat kapasitas seluruh Pranata Humas dalam menyusun strategi komunikasi
yang tepat, efektif, dan mampu mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi
organisasi masing-masing," kata Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan
Pelayanan Publik Kemendagri Anwar Harun Damanik dalam keterangannya di Jakarta,
Jumat.
Ia mengatakan perkembangan kecerdasan buatan (artificial
intelligence/AI), media sosial, dan derasnya arus informasi telah mengubah cara
masyarakat menerima sekaligus menyebarkan informasi.
Di balik kemudahan tersebut, tantangan berupa disinformasi
dan misinformasi juga semakin kompleks. Kondisi ini menuntut pemerintah
menghadirkan komunikasi yang semakin cepat, akurat, adaptif, dan mampu
membangun kepercayaan publik.
Pada kesempatan itu, Anwar menegaskan pentingnya peran
Pranata Humas dalam mendukung keberhasilan komunikasi pemerintahan.
Kemajuan AI dan media sosial memungkinkan informasi menyebar
dalam hitungan detik, tetapi pada saat yang sama juga mempercepat penyebaran
disinformasi maupun misinformasi.
Oleh karena itu, aparatur pemerintah, khususnya Pranata
Humas, dituntut mampu menghadirkan informasi yang cepat, akurat, transparan,
mudah dipahami, dan dapat dipercaya.
Anwar menekankan komunikasi pemerintah tidak lagi cukup
berhenti pada penyampaian informasi.
Lebih dari itu, komunikasi harus mampu membangun pemahaman
publik mengenai tujuan dan manfaat setiap kebijakan sehingga dapat meminimalkan
kesalahpahaman maupun perbedaan persepsi di tengah masyarakat.
"Kecepatan tidak boleh mengorbankan ketepatan,
kreativitas tidak boleh mengabaikan kebenaran. Pemanfaatan teknologi harus tetap
dilakukan secara bertanggung jawab," ujarnya.
Ia menjelaskan, tantangan komunikasi pemerintah semakin
besar seiring meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang digital.
Berdasarkan laporan Digital 2026 yang diterbitkan Data
Reportal, Indonesia memiliki sekitar 230 juta pengguna internet atau 80,5
persen dari total populasi, serta sekitar 180 juta pengguna media sosial.
Besarnya ruang digital tersebut menuntut pemerintah menyusun
strategi komunikasi yang adaptif, berbasis data, serta mampu menjangkau masyarakat
melalui berbagai kanal komunikasi secara efektif.
Dalam konteks tersebut, lanjut Anwar, peran Pranata Humas
semakin strategis. Mereka tidak hanya bertugas mempublikasikan kegiatan
pemerintah, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mengomunikasikan berbagai
kebijakan kepada masyarakat.
Karena itu, Pranata Humas perlu mampu mengenali dinamika
isu, memahami kebutuhan informasi publik, menyusun pesan yang tepat, memilih
media yang kredibel, serta memanfaatkan perkembangan teknologi secara bijaksana
agar komunikasi pemerintah berlangsung secara terencana, konsisten, dan
antisipatif.
Anwar mengajak seluruh Pranata Humas di lingkungan
Kemendagri untuk terus meningkatkan profesionalisme, adaptif terhadap
perkembangan teknologi, serta memperkuat koordinasi dan sinergi antarunit
kerja.
Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah perlu didukung
strategi komunikasi yang terencana, berbasis data, konsisten, dan mudah
dipahami masyarakat sehingga mampu membangun kepercayaan publik sekaligus
mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Sumber artikel antara