Kepala BKN RI: ASN NTB Harus Berubah, Bukan Sekadar Digital
MATARAM, 21 September 2026 – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk melakukan transformasi mendasar pada cara berpikir dan cara kerja birokrasi. Menurutnya, modernisasi pemerintahan tidak cukup hanya dengan menghadirkan teknologi digital, melainkan harus mengubah pelayanan agar lebih cepat, sederhana, adaptif, dan benar-benar menyelesaikan persoalan di masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Prof. Zudan saat menjadi Pembina Apel Kedisiplinan Pemerintah Provinsi NTB di Lapangan Bumi Gora, halaman Kantor Gubernur NTB, Senin (21/9). Agenda ini dihadiri langsung oleh Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal serta diikuti oleh jajaran pejabat pimpinan tinggi, administrator, pengawas, fungsional, dan seluruh ASN lingkup Pemprov NTB.
Dalam arahannya, Prof. Zudan memaparkan bahwa Pemprov NTB memiliki modal besar dengan dukungan 23.837 ASN yang mayoritas berada pada usia produktif dan berpendidikan sarjana. Kekuatan SDM ini harus diterjemahkan menjadi birokrasi yang bergerak cepat. Ia mengibaratkan perubahan birokrasi layaknya perkembangan mobile banking dan marketplace, di mana layanan yang mendatangi kebutuhan pengguna secara cepat, jelas, dan terlacak.
“Pelayanan yang datang kepada pelanggan, bukan pelanggan yang datang antre. Kita tidak dinilai dari tebalnya berkas, tetapi dari cepatnya masalah rakyat selesai,” ujar Prof. Zudan.
Guna mewujudkan hal tersebut, Kepala BKN memperkenalkan kerangka kerja "CEPAT" bagi ASN NTB:
- Customer First: Menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai titik awal pelayanan.
- End-to-End: Mendorong integrasi layanan lintas perangkat daerah tanpa sekat.
- Pantau Real-Time: Membuka ruang pemantauan proses kerja secara langsung.
- Adaptif: Mempercepat perbaikan berdasarkan umpan balik (feedback).
- Terpercaya: Memastikan pelayanan dibangun di atas integritas dan keamanan data.
Prof. Zudan menekankan bahwa transformasi birokrasi harus menjadi mesin utama yang menggerakkan seluruh agenda pembangunan NTB, mulai dari sektor ekonomi, agromaritim, pariwisata, hingga infrastruktur. ASN didorong tidak berhenti sebagai pelaksana administrasi, melainkan menjadi penggerak ekonomi dengan mempermudah usaha masyarakat dan memperluas akses pasar produk lokal.
Secara konkret, ia menantang setiap kepala perangkat daerah untuk mengidentifikasi satu layanan dengan keluhan terbanyak, menetapkan standar waktunya, serta menyusun rencana perbaikan dan digitalisasi dalam waktu 30 hari. Evaluasi berkala akan dilakukan setiap triwulan untuk memantau progresnya.
Melalui komitmen ini, digitalisasi diharapkan tidak sekadar menjadi alat atau aplikasi baru, melainkan menjadi momentum perubahan kultur kerja ASN NTB agar pelayanan yang responsif, berintegritas, dan terpercaya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat demi mewujudkan visi NTB yang Makmur dan Mendunia.
