![]() |
| Syaifullah. (Suara NTB/bug) |
Parpol Diimbau Lebih Awal Serahkan Laporan Dana Hibah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) mengimbau seluruh partai politik (parpol) penerima bantuan keuangan, agar lebih awal menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana hibah. Pasalnya, bantuan keuangan seluruh parpol penerima untuk tahun anggaran berjalan telah dicairkan.
Kepala Bakesbangpol KSB, Syaifullah mengatakan, pihaknya
menunggu penyampaian laporan pertanggungjawab dari masing-masing parpol.
Pasalnya, pengelolaan anggaran tahun 2026 segera berakhir, sehingga seluruh
parpol dapat segera menuntaskan kewajiban administrasi tersebut, tanpa harus
menunggu mendekati jadwal pemeriksaan.
“Kami berharap parpol bisa lebih cepat menyerahkan LPJ.
Jangan sampai menunggu menjelang pemeriksaan baru kemudian melengkapi dan
menyerahkan laporan pertanggungjawabannya,” kata Syaifullah, Jumat (30/10).
Menurut Syaifullah, di tahun sebelumnya masih terdapat
sejumlah parpol yang terlambat menyampaikan laporan. Pihaknya harus beberapa
kali melayangkan surat pemberitahuan dan mengingatkan parpol bersangkutan untuk
menyerahkan laporan sebelum pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK).
Kondisi tersebut diharapkan tidak kembali terjadi. Karena
itu, ia meminta pengurus parpol lebih tertib dalam mengelola administrasi
penggunaan dana bantuan. Ia mengingatkan, kegiatan yang dibiayai dari dana
hibah sebaiknya langsung disertai dengan penyusunan dan pelengkapan dokumen
pertanggungjawaban.
“Dalam setiap kegiatan yang menggunakan dana bantuan parpol,
berkas-berkas LPJ sekalian dilengkapi. Ketika seluruh kegiatan sudah selesai,
dokumen pertanggungjawabannya juga sudah siap dan tidak perlu lagi terburu-buru
mengumpulkan berkas,” paparnya.
Selain kelengkapan dokumen kegiatan dan penggunaan anggaran,
Syaifullah juga mengingatkan parpol untuk memperhatikan administrasi
kepengurusan. Dikatakan, setiap perubahan struktur kepengurusan, parpol diminta
segera memperbarui surat keputusan (SK) kepengurusan agar dokumen yang
digunakan tetap sesuai dengan kondisi organisasi terkini.
Disamping itu, ia mengingatkan penyusunan LPJ bantuan
keuangan parpol harus mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati (Perbup) KSB
Nomor 40 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. “Dengan
memperhatikan ketentuan tersebut dan melengkapi administrasi sejak awal,
harapan kami proses penyampaian serta pemeriksaan LPJ dapat berjalan lebih
tertib,” pungkasnya. sumber artikel suara ntb
